BAB
I
PENDAHULUAN
I.
Latar Belakang
Dalam kehidupannya, bangsa
Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitarnya
(regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa Indonesia memerlukan
prinsip – prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam
memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita serta tujuan
nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak
pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut wawasan nusantara. Karena hanya
dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat
melanjutkan perjuangan menuju mayarakat yang adil, makmur dan sentosa,
Didalam implementasi atau penerapan
wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak
yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan
pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang
mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi
berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi
wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan
sehari-hari yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta
pertahanan nasional.
II.
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana
penerapan atau implementasi dari wawasan nusantara?
2. Apa
saja manfaat dari penerapan wawasan nusantara?
3. Bagaimanakah
tantangan implementasi wawasan nusantara?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Penerapan atau
implementasi dari wawasan nusantara
v Membangun
Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara
Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara wilayah
Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk
yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan nusantara juga mengajak
seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di
dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas
wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk
mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan
sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan.
Wawasan nusantara telah menjadi landasan visional
bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa.
Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus menerus
dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan
yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan
zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah
dilakukan dengan pendudukan militer maka sekarang ini lebih ditekankan pada
upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang
berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi
kejahatan di dunia maya.[1]
v Mendeskripsikan
Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara
Esensi atau hakikat dari wawasan
nusantara adalah “kesatuan wilayah dan persatuan bangsa” Indonesia. Sejarah
munculnya wawasan nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah
Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus
merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya
telah ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari
aturan hukum kolonial Belanda yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya
Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan
satu kesatuan, dimana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai
penghubung.
Wawasan nusantara yang pada awalnya
sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya
wawasan nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan
bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa
ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang
heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu.
Bangsa
Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni:
1. Memiliki
keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS,2010)
2. Memiliki
jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)
3. Memiliki
keragaman ras
4. Memiliki
keragaman agama
5. Memiliki
keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa
Konsep Wawasan Nusantara
menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan
satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan.
Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan
politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian
penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan
pembangunan.
1. Perwujudan
Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
Memiliki
makna:
a) Bahwa
kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu
kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta
menjadi modal dan milik bersama bangsa.
b) Bahwa
bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai
bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat
dalam arti yang seluas-luasnya.
c) Bahwa
secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan,
sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita
bangsa.
d) Bahwa
Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang
melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
e) Bahwa
kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik
yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
f) Bahwa
seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti
bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
g) Bahwa
bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan
nasional.
Implementasi wawasan nusantara
dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang
sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat,
aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2. Perwujudan
Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
Memiliki
makna:
a) Bahwa
kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik
bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di
seluruh wilayah tanah air.
b) Tingkat
perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa
meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan
ekonominya.
c) Kehidupan
perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang
diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Implementasi wawasan nusantara
dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara pada aspek ekonomi
mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan
kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber
daya alam itu sendiri.
3. Perwujudan
Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
Memiliki
makna:
a) Bahwa
masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan
kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat
yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai
dengan tingkat kemajuan bangsa.
b) Bahwa
budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang
ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan
pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai–nilai budaya
lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat
dinikmati oleh bangsa.
Implementasi wawasan nusantara dalam
kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang
mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia
Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa
yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,
serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak
nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa
sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.
4. Perwujudan
Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan
Memiliki
makna:
a) Bahwa
ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman
terhadap seluruh bangsa dan negara.
b) Bahwa
tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka
pembelaan negara dan bangsa.
Implementasi wawasan nusantara
dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah
air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap
warga Negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta
bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga
negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.
Berdasar uraian di atas, wawasan
nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Bahwa pembangunan nasional
hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh. Dewasa ini,
pembangunanan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup
berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia. Sumber daya alam memiliki
sifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sementara itu pembangunan yang
terus berkembang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar pula.
Oleh karena itu negara membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya alam
khususnya minyak bumi dan gas alam. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
negara. Sekarang pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam
menopang pembangunan nasional.
Pajak merupakan sumber pembiayaan utama
dan terbesar untuk mendanai sumua pengeluaran negara termasuk pembangunan.
Pajak memiliki fungsi anggaran yakni berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi anggaran). Oleh karena itu sangat
penting kesadaran seluruh warga negara Indonesia khususnya yang telah
berkategori wajib pajak untuk membayar pajaknya sebagai bentuk kontribusi warga
negara dalam membiayai pembangunan nasional.[2]
B.
Manfaat dari penerapan
wawasan nusantara
- Salah
satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya di
bidang wilayah adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum
internasional. Sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial
Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian
integral dari wilayah Indonesia.
- Pertambahan
luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam
yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
- Pertambahan
luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama
negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.
- Penerapan
wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada
berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan
transportasi.
- Penerapan
di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan
bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah
air, senasib sepenanggungan dengan asas pancasila.
- Penerapan
wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada
kesiap-siagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan
Negara.
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa
kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang
mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong
terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di
bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita melihat
sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu
adalah suatu hal yang wajar, alamiah.
Dalam dunia ini, yang abadi dan
kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat
dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang
sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan
dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu
bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa.
Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang
tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.[3]
C. Tantangan
implementasi wawasan nusantara
Menyadari
bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan adalah nilai-nilai
kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi global.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan
wawsan nusantara yang sarat dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam
proses bentuk panjang sejarah perjuangan bangsa. Tantangan itu antara lain
adalah:
Pemberdayaan
Rakyat yang Optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan
kesadaran warga Negara.
1.
Pemberdayaan Masyarakat
a.
John Naisbit. Dalam
bukunya global paradox, ia menulis “to be a global
powers, the company
must give role to the smallest part.
“pada intinya, global paradox memberikan pesan bahwa Negara harus dapat
memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat
dalam arti memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat
untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negra-negara yang sudah maju.
b.
Kondisi
nasional pembangunann nasional secara menyeluruh belum merata, sehingga ada
beberapa daerah yang tertinggal pembangunnanya sehingga menimbulkan
keterbelakangan aspek kehidupan. Kondisi tersebut
menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan social di masyarakat. Dikaitkan dengan
pemberdayaan masyarakat, perlu adanya prioritas utama pembangunan daerah
tertinggal agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam
pembangunan diseluruh aspek kehidupan, yang pelaksanaanya diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia ( UU RI) Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.
2.
Dunia
Tanpa Batas
Perkembangan
IPTEK (ilmu pengetahuan dan Teknologi) SDM Indonesia dibidang IPTEK merupakan
tantangan serius, mengingat penguasaan IPTEK merupakan nialai tambah untuk
berdaya saing di percaturan global. Dunia menjadi transparan tanpa mengenal
batas negara. Kondisi yang demikian berdampak apada seluruh aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dapat mempengaruhi pola pikir, pola
sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia.
3.
Era
Baru Kapitalisme
a.
Sloan
dan Zureker. Dalam bukunya Dictionary of Economic, dua penulis ini menyebutkan
bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas
macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan
pihak lain, untuk berkecimpung dalam aktivitas ekonomi berdasarkan kepentingannya
sendiri, dan untuk mencapai laba bagi dirinya sendiri. Di era baru kapitalisme,
sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas secara
luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat memerlukan strategi baru,
yaitu adanya keseimbangan.
b.
Lester
Thurow didalam bukunya The Future of Capitalism, ia menegaskan bahwa
untuk dapaat bertahan dalam era baru kapitalisme, kita harus membuat stratyegi
baru, yaitu keseimbangan antara paham individualis dan paham sosialis. Strategi
baru yang ditegaskan oleh Lester Thurow pada dasarnya amanattelah tertuang
dalam nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang mengamanatkan
kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antara individu, masyarakat,
bangsa, serta semesta dan penciptannya.
4.
Kesadaran
Warga Negara
- Pandangan bangsa Inonesia
tentang hak dan kewajiban. Manusia Indonesia, sebagai warga negara maupun
sebagai warga masyarakat, mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang
sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan
karena merupakan satu kesatuan.
- Kesadaran
bela negara.
Indonesia
menunjukkan kesadaran bela negara yang optimal, dl perbimana seluruh rakyat
bersatu padu berjuang tanpa mengenal perbedaan, pamrih dan sikap menyerah yang
timbul dari jiwa heroisme dan patriotisme karena perasaan senasib
sepenanggungan dan setia kawan dalam perjuangan fiisk mengusir penjajah.
Perjuangan yang dihadapi adalah perjuangan non fisik yang mencakup seluruh
aspek kehidupan, khususnya dalam memerangi keterbelakangan, kemiskinan,
kesenjangan sosial, korupsi,kolusi dan nepotisme, dan dalam menguasai IPTEK,
meningkatkan kualitas SDM, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini
tampak dari kurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan adanya beberapa
daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI sehingga mengarah ke disintegrasi
bangsa.[4]
BAB
III
PENUTUP
Kesimpulan
Implementasi wawasan nusantara senantiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan
menyeluruh. Wawasan Nusantara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi,
social budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola piker, pola
sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi.
Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi nilai
yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap dan
strata di seluruh wilayah Negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku,
paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan
jati diri bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Nurwardani,
Paristiyanti,dkk., Pendidikan
Kewarganegaraan,(Jakarta:Direktorat
Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan,2016)
Sumarsono, S, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2005)
https://Kennyjulita.blogspot.com/2016/04/makalah-implementasi-wawasan-nusantara.html?m=1
diakses pada 26 Maret 2018 pukul 21.34
Pembelajaran dan Kemahasiswaan,2016),hlm. 227-229
Pembelajaran dan Kemahasiswaan,2016),hlm. 230-236
[3] https://Kennyjulita.blogspot.com/2016/04/makalah-implementasi-wawasan-nusantara.html?m=1
diakses pada 26 Maret 2018 pukul 21.34
Tidak ada komentar:
Posting Komentar